Mantan Dirut Perusda di Kaltim Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp 29,7 Miliar

Kompas.com - 03/11/2020, 16:05 WIB
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Prihatin SH (tengah) didampingi penyidik saat memberi keterangan pers di Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda, Selasa (3/11/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONAsisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Prihatin SH (tengah) didampingi penyidik saat memberi keterangan pers di Kantor Kejati Kaltim, Jalan Bung Tomo, Samarinda, Selasa (3/11/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com – Mantan Direktur Perusahaan Daerah (Perusda) PT Agro Kaltim Utama (AKU) inisial YR ditetapkan tersangka bersama rekannya N oleh Kejaksaan Tinggi Kaltim.

N merupakan direktur dari sebuah perusahaan fiktif yang dikerjasamakan dengan PT AKU.

Keduanya ditahan setelah penyidik Kejati Kaltim mengantongi dua alat bukti yang cukup terkait tindak pidana korupsi.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Prihatin mengatakan, dugaan korupsi tersebut bermula saat PT AKU menerima penyertaan modal dari Pemprov Kaltim sebanyak Rp 27 miliar dalam kurun waktu 2003, 2008 dan 2010.

Baca juga: Dugaan Korupsi Rp 5,2 Miliar di LPD Kekeran, 3 Tersangka Ditahan

Uang tersebut disalahgunakan peruntukannya dari yang semestinya digunakan untuk bidang usaha pengembangan pertanian, perdagangan, industri dan pengangkutan darat sesuai bidang usaha PT AKU.

“Malah digunakan untuk kerjasama sembilan perusahaan yang enam di antaranya perusahaan fiktif seperti penjualan solar dan lain-lainnya,” ungkap dia saat memberi keterangan pers di Kejati Kaltim, Samarinda, Selasa (3/11/2020).

Penyalahgunaan dana tersebut tanpa persetujuan Badan Pengawas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Jadi murni kehendak dirut. Perusahaan-perusahaan fiktif yang dikerjasamakan itu dua orang ini yang bermain,” terang dia.

Baca juga: Mantan Kepala Dinas PU Cilegon Ditahan Terkait Kasus Dugaan Korupsi

Selain dana penyertaan modal Rp 27 miliar yang ditilep, dana laba operasional PT AKU senilai Rp 2,7 miliar juga dialihkan untuk kerjasama sembilan perusahaan dan tanpa pertanggungjawaban.

Berdasarkan hitungan dari BPKP, total kerugian negara sebesar Rp 29,7 miliar digunakan tanpa pertanggungjawaban.

Keduanya dikenakan Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31/1999 Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KHUP dengan ancaman minimal 4 tahun dan denda Rp 200 juta.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kembali Terjadi, 20 Ton Pasir Timah Seharga Rp 3 M Diselundupkan dari Natuna

Kembali Terjadi, 20 Ton Pasir Timah Seharga Rp 3 M Diselundupkan dari Natuna

Regional
Pemkab Karawang Kekurangan Reagen PCR Covid-19, Berencana Beli 5.000 Unit

Pemkab Karawang Kekurangan Reagen PCR Covid-19, Berencana Beli 5.000 Unit

Regional
Oleh Partai, Mereka Dicopot karena Dianggap Membelot...

Oleh Partai, Mereka Dicopot karena Dianggap Membelot...

Regional
Riau Peringkat 6 Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Nasional

Riau Peringkat 6 Tingkat Kesembuhan Pasien Covid-19 Nasional

Regional
Warga Temukan Bayi Terbungkus Selimut Tipis di Pos Ronda, Polisi: Kondisinya Masih Hidup

Warga Temukan Bayi Terbungkus Selimut Tipis di Pos Ronda, Polisi: Kondisinya Masih Hidup

Regional
25.297 Jiwa Terdampak Banjir Tebing Tinggi, Gubernur Sumut: Perut Dulu Ini Untuk Rakyat...

25.297 Jiwa Terdampak Banjir Tebing Tinggi, Gubernur Sumut: Perut Dulu Ini Untuk Rakyat...

Regional
Gara-gara Dendam, Tiga Remaja Bunuh Karyawan SPBU di Bengkulu

Gara-gara Dendam, Tiga Remaja Bunuh Karyawan SPBU di Bengkulu

Regional
Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pilkada Tinggi, Bawaslu Beri Sanksi Tegas ke Paslon Kepala Daerah

Pelanggaran Protokol Kesehatan Saat Pilkada Tinggi, Bawaslu Beri Sanksi Tegas ke Paslon Kepala Daerah

Regional
Gubernur Gorontalo Larang Isolasi Mandiri Setelah 16 Guru Positif Covid-19

Gubernur Gorontalo Larang Isolasi Mandiri Setelah 16 Guru Positif Covid-19

Regional
Diduga Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Ketapang Disidang DKPP

Diduga Langgar Kode Etik, KPU dan Bawaslu Ketapang Disidang DKPP

Regional
[POPULER NUSANTARA] Soal Kabar Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi dari Pintu Belakang, Ini Kata Polisi | Dokter Yudhi Meninggal karena Covid-19

[POPULER NUSANTARA] Soal Kabar Rizieq Shihab Tinggalkan RS Ummi dari Pintu Belakang, Ini Kata Polisi | Dokter Yudhi Meninggal karena Covid-19

Regional
RS Rujukan Covid-19 Kulon Progo Penuh sejak Klaster Dukcapil Muncul

RS Rujukan Covid-19 Kulon Progo Penuh sejak Klaster Dukcapil Muncul

Regional
Jadi Komoditas Ekspor, Bahan Baku Briket Arang di Jawa Tengah Mulai Langka

Jadi Komoditas Ekspor, Bahan Baku Briket Arang di Jawa Tengah Mulai Langka

Regional
'Suami Saya Salah, tapi Tolong, Jangan Bawa Keluarga'

"Suami Saya Salah, tapi Tolong, Jangan Bawa Keluarga"

Regional
'Kekerasan Seksual Bisa Menimpa Siapa Saja, Tanpa Memandang Apa yang Dikenakan Korban'

"Kekerasan Seksual Bisa Menimpa Siapa Saja, Tanpa Memandang Apa yang Dikenakan Korban"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X