Temui Ketua DPRD Kaltim, Masyarakat Adat Long Isun Minta Pengakuan Hutan Adat

Kompas.com - 10/02/2020, 19:11 WIB
Pertemuan masyarakat adat Long Isun bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di ruang kerja Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONPertemuan masyarakat adat Long Isun bersama Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK di ruang kerja Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (10/2/2020).

SAMARINDA, KOMPAS.com - Masyarakat Adat Long Isun, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, menemui Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, Senin (10/2/2020) di Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Mereka meminta agar DPRD Kaltim mengambil sikap atas konflik yang tengah dihadapi masyarakat adat.

Diketahui, masyarakat Long Isun tengah memperjuangkan pengakuan atas hutan adat yang masuk konsesi PT Kemakmuran Berkah Timber (KBT) pemegang hak penguasaan hutan (HPH) di Kecamatan Long Pahangai.

Baca juga: Satu Dekade Konflik dengan Perusahaan Kayu, Ini Perjuangan Masyarakat Long Isun Pertahankan Hutan Adat

Ada 13.150 hektar luasan konsesi PT KBT yang mencaplok hutan adat masyarakat Long Isun dari keseluruhan total luas konsesi 82.810 hektar.

Masyarakat Long Isun meminta ada pengakuan hutan adat dari pemerintah daerah.

Warga mengusulkan adanya payung hukum pengakuan dari pemerintah daerah baik melalui SK Bupati atau Peraturan Daerah (Perda).

"Draf Raperda dan naskah akademik sudah kami siapkan untuk pengakuan hutan adat itu," kata Carolus Tuah, Peneliti Pokja 30 Kaltim yang tergabung dalam Koalisi Kemanusiaan mengawal kasus Long Isun usai rapat bersama Ketua DPRD Kaltim, Senin.

Tuah mengatakan, sudah ada hasil pertemuan bersama tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hutan adat yang masuk konsesi perusahaan jadi status quo sambil menunggu usulan menjadi hutan adat.

Selain itu, tim KLHK juga meminta harus ada pengakuan masyarakat adat Long Isun dari pemerintah daerah, sebelum ditetapkan wilayah yang masuk konsesi PT KBT menjadi hutan adat.

"Artinya, sebelum pemerintah mengakui hutan adat, harus ada pengakuan dulu dari pemerintah daerah terhadap masyarakat. Ini sedang diperjuangkan," kata Tuah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 13 Agustus 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 13 Agustus 2020

Regional
Gara-gara Rebutan Sebatang Pohon Asam, Kakek Ini Tewas Dibacok Pakai Parang

Gara-gara Rebutan Sebatang Pohon Asam, Kakek Ini Tewas Dibacok Pakai Parang

Regional
Warganya Sakit Makan Daging Busuk BPNT, Kepala Desa Ngamuk Buang Daging di Jalan

Warganya Sakit Makan Daging Busuk BPNT, Kepala Desa Ngamuk Buang Daging di Jalan

Regional
'Sejak Ada Corona, Pedagang Menderita Semua'

"Sejak Ada Corona, Pedagang Menderita Semua"

Regional
Gubernur Kepri Isdianto 2 Kali Tes Swab, Ini Hasilnya

Gubernur Kepri Isdianto 2 Kali Tes Swab, Ini Hasilnya

Regional
Seorang Pejabat Utama Polres Madiun Positif Covid-19, Pelayanan Tetap Berjalan

Seorang Pejabat Utama Polres Madiun Positif Covid-19, Pelayanan Tetap Berjalan

Regional
KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur karena Diperas Kejaksaan

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur karena Diperas Kejaksaan

Regional
Perkosa Gadis 14 Tahun, Sopir dan Kernet Ajak Temannya untuk Menonton

Perkosa Gadis 14 Tahun, Sopir dan Kernet Ajak Temannya untuk Menonton

Regional
Syarat Perguruan Tinggi di DIY Gelar Kuliah Tatap Muka

Syarat Perguruan Tinggi di DIY Gelar Kuliah Tatap Muka

Regional
Polisi Bongkar Kasus Penipuan Penerimaan Taruna Akpol Senilai Rp 1 Miliar

Polisi Bongkar Kasus Penipuan Penerimaan Taruna Akpol Senilai Rp 1 Miliar

Regional
Pembantu Ini Sudah 4 Kali Cabuli Bayi sambil Video Call Suami

Pembantu Ini Sudah 4 Kali Cabuli Bayi sambil Video Call Suami

Regional
Fakta Pembantu Cabuli Bayi 8 Bulan saat Video Call Suami, Berusia 19 Tahun dan Residivis Narkoba

Fakta Pembantu Cabuli Bayi 8 Bulan saat Video Call Suami, Berusia 19 Tahun dan Residivis Narkoba

Regional
Cerita Dosen Unpad Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Cerita Dosen Unpad Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Regional
Staf KPU Yahukimo Dibunuh, Ketua KPU Minta Seluruh Jajaran Hati-hati Saat Jalankan Tugas

Staf KPU Yahukimo Dibunuh, Ketua KPU Minta Seluruh Jajaran Hati-hati Saat Jalankan Tugas

Regional
Jumlah Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Capai 1.451 Orang, Pendaftaran Masih Dibuka

Jumlah Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19 Capai 1.451 Orang, Pendaftaran Masih Dibuka

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X