Gubernur Kaltim Tunggu Somasi Kerabat Kesultanan Kutai soal Lahan Ibu Kota Negara

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menunggu somasi yang dilayangkan pihak kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terkait lahan calon ibu kota negara.

Isran mengatakan, hingga kini dirinya belum menerima pemberitahuan resmi terkait somasi tersebut.

“Belum ada sampai sekarang (somasi) tunggu saja,” ungkap Isran di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Soal Lahan Ibu Kota Negara, Keluarga Kesultanan Kutai Somasi Gubernur Kaltim

Isran tetap kukuh lahan tersebut adalah milk negara, bukan kesultanan.

Karena jauh sebelumnya pihak kesultanan diminta mendata aset-aset milik mereka, tapi tak dilakukan.

“Maka tidak ada lagi setahu saya," jelas Isran.

Pencatatan aset tersebut sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 1966, yang menyebut semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi.

Sedangkan hanya benda milik kerajaan menjadi milik negara.

Lahan yang kini diributkan kerabat kesultanan Kutai adalah lahan yang ditetapkan Presiden Joko (Jokowi) Widodo sebagai sebagai calon ibu kota negara.

Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara (Kukar).

Menurut kerabat kesultanan Kutai, dua kabupaten tersebut dalam penguasaan era kesultanan dulu, termasuk Kota Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya.

Isran menjelaskan, pihak kesultanan telah diberi waktu mendata tapi kesempatan itu tak diambil.

"Jadi tidak ada lagi. Semua tanah negara," tutur dia.

Baca juga: Ibu Kota Negara Pindah, Pangkalan Militer Bakal Pindah ke Penajam Paser Utara

Isran berencana membuat peraturan gubernur untuk mengunci kawasan khusus ibu kota negara non komersial.

“Kita masih konsultasi dengan pemerintah pusat. Sedang dilakukan penyempurnaan mengenai payung yang belum selesai, tapi secepatnya pergub akan keluar," ujar dia.