Gubernur Kaltim Tunggu Somasi Kerabat Kesultanan Kutai soal Lahan Ibu Kota Negara

Kompas.com - 07/11/2019, 18:12 WIB
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat diwawancarai awak media belum lama ini. KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATONGubernur Kalimantan Timur Isran Noor saat diwawancarai awak media belum lama ini.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menunggu somasi yang dilayangkan pihak kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura terkait lahan calon ibu kota negara.

Isran mengatakan, hingga kini dirinya belum menerima pemberitahuan resmi terkait somasi tersebut.

“Belum ada sampai sekarang (somasi) tunggu saja,” ungkap Isran di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Soal Lahan Ibu Kota Negara, Keluarga Kesultanan Kutai Somasi Gubernur Kaltim

Isran tetap kukuh lahan tersebut adalah milk negara, bukan kesultanan.

Karena jauh sebelumnya pihak kesultanan diminta mendata aset-aset milik mereka, tapi tak dilakukan.

“Maka tidak ada lagi setahu saya," jelas Isran.

Pencatatan aset tersebut sebagaimana Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor 01/Pem/KKTI/1966 tanggal 6 Oktober 1966, yang menyebut semua benda milik pribadi atau warisan dikembalikan pada pribadi.

Sedangkan hanya benda milik kerajaan menjadi milik negara.

Lahan yang kini diributkan kerabat kesultanan Kutai adalah lahan yang ditetapkan Presiden Joko (Jokowi) Widodo sebagai sebagai calon ibu kota negara.

Lokasinya berada di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja Kutai Kartanegara (Kukar).

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X