Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman Minta Presiden Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 07/09/2019, 19:40 WIB
Pegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. SIGID KURNIAWANPegawai KPK menggelar aksi unjuk rasa di kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan menolak calon pimpinan KPK yang diduga bermasalah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

SAMARINDA, KOMPAS.com - Pusat Studi Antikorupsi ( SAKSI) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman di Samarinda, Kalimantan Timur, merespons rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Mereka meminta Presiden Joko Widodo menolak draft revisi UU KPK yang diajukan DPR RI.

Menurut SAKSI, penolakan tersebut sebagai bentuk komitmen perlawanan terhadap korupsi yang selama ini dikampanyekan Presiden Jokowi.

"Sebab, tanpa persetujuan Presiden, revisi UU KPK tersebut tidak akan disahkan," ujar Koordinator SAKSI Herdiansyah Hamzah di Samarinda, Sabtu (7/9/2019).


Baca juga: Tanggapi Dewan Pengawas KPK, Abraham Samad: Makhluk Apalagi Ini?

Menurut Herdiansyah, setidaknya ada enam poin krusial terkait kewenangan KPK yang berpotensi dilumpuhkan oleh draft revisi UU KPK tersebut.

Herdiansyah mengatakan, KPK sejatinya bukan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legsilatif maupun yudikatif.

KPK adalah lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh kepentingan cabang kekuasaan manapun.

"Kita menengok ke belakang, upaya menempatkan KPK di bawah cabang kekuasaan eksekutif, jelas untuk memudahkan DPR untuk mengajukan hak angket kepada KPK," tutur Herdiansyah.

Selain itu, ada upaya pelemahan lain, yakni penyadapan KPK harus seizin dewan pengawas.

Cara ini dinilai melumpuhkan kewenangan penyadapan yang selama ini menjadi mahkota KPK. Izin dewan pengawas, kata Herdiansyah, harus dipahami sebagai kontrol mutlak terhadap penyadapan KPK.

"Dengan demikian, hampir dipastikan operasi tangkap tangan (OTT) tidak akan pernah terjadi," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Anak Penjual Sate Keliling yang Jadi Polisi, Viral Setelah Cium Kaki Ayahnya

Cerita Anak Penjual Sate Keliling yang Jadi Polisi, Viral Setelah Cium Kaki Ayahnya

Regional
Penangguhan Penahanan Sekjen Sunda Empire Rangga Sasana Tak Dipenuhi, Ini Alasan Polisi

Penangguhan Penahanan Sekjen Sunda Empire Rangga Sasana Tak Dipenuhi, Ini Alasan Polisi

Regional
Ini Progres Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika

Ini Progres Pembangunan Sirkuit MotoGP Mandalika

Regional
22 Kaca KA Penataran Rusak Terkena Lemparan Batu, Diduga Ulah Suporter

22 Kaca KA Penataran Rusak Terkena Lemparan Batu, Diduga Ulah Suporter

Regional
Terima Kasih Pembaca Kompas.com, Kini Murid SDN Filial di Kaltim Punya Seragam Baru

Terima Kasih Pembaca Kompas.com, Kini Murid SDN Filial di Kaltim Punya Seragam Baru

Regional
'Kalau Berani Daftar Sekolah, Sudah Siap Menyeberangi Kali Wae Lengger dan Berjalan Kaki 3 Km'

"Kalau Berani Daftar Sekolah, Sudah Siap Menyeberangi Kali Wae Lengger dan Berjalan Kaki 3 Km"

Regional
Viral Driver Ojol di Kaltim Kembalikan Kalung Emas ke Pemiliknya, Begini Ceritanya

Viral Driver Ojol di Kaltim Kembalikan Kalung Emas ke Pemiliknya, Begini Ceritanya

Regional
Gadis Ini Nekat Jadi Dokter Gadungan karena Takut Tak Dinikahi Pacar

Gadis Ini Nekat Jadi Dokter Gadungan karena Takut Tak Dinikahi Pacar

Regional
Cerita Dinsos Tasikmalaya Sulit Taklukkan Para Pengemis dan Anak Punk

Cerita Dinsos Tasikmalaya Sulit Taklukkan Para Pengemis dan Anak Punk

Regional
Malam Berdarah di Belakang Pabrik Roti, Agus Tewas di Tangan Selingkuhan Istri

Malam Berdarah di Belakang Pabrik Roti, Agus Tewas di Tangan Selingkuhan Istri

Regional
Cegah Suporter Datang ke Sidoarjo, Polisi Gelar Razia hingga Nonton Bareng

Cegah Suporter Datang ke Sidoarjo, Polisi Gelar Razia hingga Nonton Bareng

Regional
Sebulan Disita, 3 Avanza di Pelabuhan Makassar Belum Ketahuan Pemiliknya

Sebulan Disita, 3 Avanza di Pelabuhan Makassar Belum Ketahuan Pemiliknya

Regional
Ada Sinyal 'Koalisi' PKS-Nasdem di Pilkada Karawang

Ada Sinyal "Koalisi" PKS-Nasdem di Pilkada Karawang

Regional
Mantan Anggota DPRD Jatim Daftar Jalur Independen ke KPU Lamongan

Mantan Anggota DPRD Jatim Daftar Jalur Independen ke KPU Lamongan

Regional
Skema Contra Flow dan Pengalihan Arus di Tol Cipularang KM 118 Pasca-longsor, Diberlakukan Jika Kendaraan Padat

Skema Contra Flow dan Pengalihan Arus di Tol Cipularang KM 118 Pasca-longsor, Diberlakukan Jika Kendaraan Padat

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X