Posisi Tenaga Honorer di Ibu Kota Baru Diusulkan Diambil dari Pemprov Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap tenaga honorer atau kontrak yang ada di lingkungan Pemprov Kaltim bisa mengisi kebutuhan di provinsi ibu kota negara baru.

Kepala Biro Humas Pemprov Kaltim HM Syafranuddin mengatakan, Gubernur Kaltim Isran Noor sedang memikirkan skema tersebut.

Menurut Syafranuddin, Gubernur Kaltim akan mengusulkan ke Kementerian Pemberdayagunaan Aparat Sipil Negara (PAN-RB) terkait rencana tersebut.

"Tenaga honorer kita punya kemampuan yang bisa diandalkan dengan kompetensi sesuai bidang masing-masing," ungkap Syafranuddin melalui rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Bupati di Ibu Kota Negara Akan Bersihkan Oknum Penghambat Investasi

Selanjutnya, Pemprov Kaltim akan menyerahkan syarat usia kepada Kementerian PAN-RB untuk penempatan di berbagai kementerian atau lembaga di provinsi ibu kota negara baru.

"Kita hanya mengusulkan bagaimana caranya agar tenaga honorer bisa mengisi di ibu kota negara nanti," terangnya.

Baca juga: Bukan Sebagian, Seluruh Wilayah Penajam Paser Utara Akan Jadi Ibu Kota Negara

Diketahui, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas punya dua skenario pemindahan ASN ke ibu kota negara baru.

Skenario pertama, total eksekutif, yudikatif, legislatif itu sekitar 195.000 orang dengan estimasi biaya Rp 446 triliun dan 40 hektar lahan.

Sedang, skenario kedua ada 111.000 orang dengan estimasi biaya Rp 323 triliun dengan kebutuhan lahan 30.000 hektar.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kaltim sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara baru.

Dua wilayah yang dijadikan ibu kota negara yakni Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.