Ibu Kota Baru Dikritik Ridwan Kamil Terlalu Luas, Ini Komentar Gubernur Kaltim

SAMARINDA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor ikut menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal luas lahan ibu kota negara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Menurut Ridwan Kamil lahan yang disiapkan untuk ibu kota negara di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kutai Kartanegara terlalu luas sehingga boros infrastruktur.

Isran Noor tak mempersoalkan komentar Kamil. Namun, menurut Isran luas lahan yang disiapkan wajar saja. Karena Kaltim punya lahan yang luas.

Selain itu, penyediaan lahan yang luas juga diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Kritik Luas Lahan Ibu Kota Baru

"Boleh-boleh saja orang komentar. Saya tidak tahu persis konteks luas yang dimaksud bagaimana. Tapi saya jelaskan kenapa lahan yang luas. Supaya ruang terbuka hijau lebih luas. Nggak sempit," kata Isran Noor di Samarinda, pada Senin (9/9/2019).

Dia mengatakan pembangunan ibu kota negara Indonesia punya umur panjang. Untuk itu perlu dipersiapkan matang, termasuk kesiapan lahan.

"Namanya ibu kota negara ini seumur dunia ini. Kalau bisa sampai dunia akhirat, ibu kota negara ini ada. Jadi harus luas. Di jaga kelangsungannya dan kenyamananya," tutur Isran.

Forest City

Penyediaan lahan yang luas, kata Isran sejalan dengan konsep pembangunan ibu kota negara Forest city (hutan kota), Green city (kota hijau), Smart city (kota pintar). Untuk itu diperlukan lahan luas.

Selain itu, hutan yang ada di kawasan di ibu kota negara juga akan direvitalisasi seperti Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hingga kawasan hutan penyangga lainnya.

Saat ini kata Isran, Universitas Mulawarman di Samarinda telah menjadikan kawasan Bukit Soeharto sebagai hutan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Baca juga: Gubernur Kaltim: Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Perhatikan Aspek Lingkungan

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengkritik luas lahan yang terlalu luas memakan ongkos pembangunan.  Misalnya, pemborosan infrastruktur jalan, kabel dan lain-lain.

Bagi Ridwan Kamil dengan pemindahan ibu kota negara yang diikuti sekitar 1,5 juta ASN harusnya hanya butuh luas lahan sekitar 35 hektar karena pembangunan lebih efisien.

Kajian Bappenas pembangunan induk ibu kota negara seperti istana dan lainnya hanya memakan 40 ribu hektar. Namun akan ada pengembangan kota dengan memakan lahan sekitar 180 ribu hektar.

Sementara, pemprov Kaltim berencana menyiapkan 250 ribu hektar lahan peruntukan bagi ibu kota negara.

Luasan lahan tersebut akan dikunci melalui peraturan gubernur Kaltim tentang kawasan khusus non komersial.

Draf pergub telah siap tinggal menunggu penentuan titik koordinat ibu kota negara baru diteken Isran Noor.

Baca juga: Hindari Broker Tanah, Gubernur Kaltim Dilarang Sebut Lokasi Pasti Pemindahan Ibu Kota Negara