Wagub Kaltim Sebut APBD Tak Mampu Tangani Banjir Samarinda, Butuh Bantuan Pusat

SAMARINDA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi mengatakan, persoalan banjir di Samarinda adalah hal yang kompleks, sehingga penangananya butuh bantuan pemerintah pusat.

“Kalau pakai APBD saja tidak sanggup. Masalahnya besar dan kompleks,” ungkap Hadi kepada wartawan saat ditemui di lokasi banjir Jalan Sejahtera I, Temindung, Samarinda, Selasa (26/5/2020).

Hadi menuturkan Sungai Karang Mumus (SKM) yang membelah Kota Samarinda, yang mestinya jadi induk drainase sudah terlalu dangkal karena sedimentasi.

Baca juga: Korban Terdampak Banjir di Samarinda Sudah Mencapai 47.281 Jiwa

Hal itu membuat daya tampung buangan air dari drainase yang ada di Kota Samarinda pun terbatas. Air kemudian meluap dan menggenangi sejumlah kawasan.

“Karena itu (SKM) perlu dikeruk dan direhabilitasi, tapi butuh dukungan pemerintah pusat,” terangnya.

Soal rencana bantuan tersebut, kata Hadi, Pemprov sudah komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum lama ini.

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Warga RT 37 Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, Kaltim saat mengevakuasi barang-barang yang terendam banjir, Sabtu (23/5/2020).

“Waktu kami sampaikan, Mentri PUPR sudah beri sinyal positif bantuan untuk keruk SKM,” beber Hadi.

Namun, tidak kunjung terealisasi karena terhalang pandemi Covid-19.

“Semua anggaran dipangkas. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) semua ditiadakan. Hanya tersisa, kesehatan dan pendidikan saja. Ini bikin tertunda,” terang Hadi.

Baca juga: Korban Banjir Samarinda Minta Bantuan Lewat Medsos, Ini Nomor Kontak yang Bisa Dihubungi

Karena itu, untuk langkah terdekat, Pemprov Kaltim akan membantu perbaikan drainase dalam kota dan pengerukan SKM secara bertahap.

Ditambah, ada rencana Pemkot Samarinda, memindahkan pusat pemerintahan ke wilayah pinggiran guna mengurangi beban hunian di Kota Samarinda.

“Tapi itu jangka panjang,” sebut Hadi.